SEKOLAH INKLUSI (PART 4)

 HAMBATAN

Dalam menangani anak berkelainan diperlukan keahlian tersendiri karena tidak semua aktivitas di sekolah dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus (ABK), misalnya ABK dalam penglihatan tak mampu mengikuti pelajaran menggambar atau olah raga begitu pula ABK dalam pendengaran sulit mengikuti pelajaran seni suara dan ABK yang lain perlu penanganan khusus karena keterbatasannya. Maka sangat diperlukan guru pembimbing khusus yang mampu memahami sekaligus menangani keberadaan ABK termasuk di dalamnya memahami karakter dari masing-masing jenis kekurangannya.

Di negara kita guru khusus bagi ABK masih sangat langka. Meskipun jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP IKIP Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan guru khusus bagi anak berkesulitan belajar sejak tahun 1970-an, penempatan lulusannya kedalam sistem persekolahan masih mengalami banyak kesulitan.Para lulusan bidang kekhususan pendidikan bagi ABK  pada jurusan tersebut umumnya bekerja di sekolah sekolah swasta yang sudah memiliki perhatian untuk itu.

Di samping membutuhkan guru khusus, juga perlu membekali pengetahuan tentang karakter ABK terhadap guru umum, siswa yang normal maupun masyarakat sekitar dengan harapan ABK tersebut dapat diperlakukan secara wajar.

Guru umum (reguler) sering tidak memperoleh latihan dalam bidang PLB dan tidak dipersiapkan untuk mengajar ABK. Mereka sering takut terhadap tanggung jawab dan enggan menerima tugas tambahan untuk membantu anak ABK. Padahal tujuan pembelajaran yang dirancang untuk anak hanya dapat dicapai jika semua orang yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada anak tersebut berfungsi secara terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsultasi kolaboratif yang dapat meningkatkan kerjasama antarorang-orang yang terlibat dalam upaya memberikan bantuan kepada ABK

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan di lapangan memerlukan sarana yang cukup, misalnya gedung sekolah dengan menyesuaikan kondisi anak. Peralatan pendidikan yang memadai, contoh bagi ABK dalam penglihatan perlu alat tulis Braille, ABK pendengaran perlu alat Bantu dengar, tuna daksa perlu kursi roda dan masih banyak lagi fasilitas yang harus disediakan dengan harapan ABK dapat berkembang kemampuannya secara optimal.

Mengingat mahalnya fasilitas yang harus disediakan maka sampai tahun 2005, di seluruh Indonesia baru ada 504 Sekolah Inklusi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sebenarnya cukup banyak sekolah reguler yang mengajukan menjadi Sekolah Inklusi, yakni 1200 sekolah, sedang yang dilaksanakan baru 504 sekolah dan yang lain perlu dipelajari kesiapan karena konsekuensinya Pemerintah memberikan subsidi Rp. 5.000.000 di setiap sekolah dan fasilitas lain sebagai penunjang kegiatan bagi ABK tersebut.

Beberapa kendala penting yang dapat menjadi titik permasalahan:

ü  Kurangnya tenaga pengajar yang memiliki kriteria khusus sebagai pengajar bagi ABK.

ü  Paradigma pemikiran tenaga pengajar yang masih konfensional

ü  Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan kemampuan ABK

Titik permasalahan yang pertama adalah kurang seimbangnya tenaga pengajar yang memiliki kriteria khusus yang diharapkan mampu membina ABK dengan jumlah ABK itu sendiri. Pada Hari Autis Sedunia yang jatuh pada 8 April lalu diketahui bahwa prevalensi anak berkebutuhan khusus saat ini mencapai 10 anak dari 100 anak. Berdasarkan data ini menunjukkan 10 persen populasi anak-anak adalah anak berkebutuhan khusus dan mereka harus mendapatkan pelayanan khusus. (Okezone.com, 27 April 2009).

Idealnya satu  guru  menangani lima  ABK atau maksimal delapan ABK per kelas. Karena satu  ABK itu sama dengan delapan  anak normal. Jadi kalau menangani satu  siswa ABK berarti menangani delapan  anak normal. Ketika guru menangani lima  ABK per kelas, sama juga guru tersebut menangani 40 anak normal dalam satu kelas (Joglo Semar, 2 Januari 2009)

Titik permasalahan kedua adalah paradigma sebagian besar tenaga pengajar di Indonesia yang masih berpola pada kecintaan beliau-beliau untuk mengajar anak-anak normal karena memang lebih mudah sehingga tidak membutuhkan banyak teknik pendekatan dan penyampaian materi. Paradigma seperti ini banyak terjadi pada tenaga pengajar dengan masa pengabdian di atas 20 tahun yang notabene sudah merasa enak dengan dengan keadaan yang “normal-normal” saja. Mengenai paradigma ini, beberapa teman yang bekerja di sekolah inklusi, pernah bercerita betapa susahnya mengubah pemikiran guru-guru sepuh untuk diajak bersama-sama membimbing ABK agar bisa mengembangkan diri di sekolah regular, minimal bergaul dengan anak-anak normal.

Titik permasalahan ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua, yang terbagi lagi dalam dua hal yaitu kurangnya pengertian orang tua terhadap makna ABK dan kurangnya kesadaran orang tua untuk mengembangkan kemampuan ABK. Perihal yang pertama, banyak terjadi pada orang tua yang kurang memiliki informasi pada pengertian ABK itu sendiri dimana ABK selalu dibebankan pada anak yang memiliki cacat mental dan fisik saja. Padahal anak-anak yang memiliki IQ di atas rata-rata dan memiliki bakat istimewa juga merupakan salah satu ABK. Perihal yang kedua adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk mengembangkan kemampuan ABK. Kendala ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih terbingkai oleh beberapa hal yang masih sulit diubah seperti kepercayaan masyarakat yang masih bersifat negatif dan rasa malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus.  Kurangnya kesadaran masyarakat ini menjadi permasalahan paling penting agar program sekolah inklusi dapat berjalan dengan baik, karena dalam hal pengembangan kepribadian ABK, orang tua berperan penting dalam hal pemberian izin.